Di era modern ini, banyak wilayah di berbagai negara yang memberlakukan sistematika kawasan bebas sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan internasional. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai kawasan bebas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2012. Kawasan bebas diberikan berbagai insentif, termasuk pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak adanya pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan pembebasan cukai untuk barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean. Ketentuan ini menjadi daya tarik signifikan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di kawasan tersebut.

Untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak di kawasan bebas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pemasukan dan pengeluaran barang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari badan pengusahaan kawasan. Kedua, hanya pengusaha yang telah ditunjuk oleh badan pengusahaan kawasan yang dapat memasukkan atau mengeluarkan barang yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Ketentuan ini ditujukan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi di kawasan bebas terkontrol dan sesuai dengan rencana pembangunan wilayah tersebut.

Ketiga, pemasukan barang untuk konsumsi dari luar daerah pabean, yang ditujukan untuk kebutuhan penduduk yang berada dalam kawasan bebas, diizinkan dengan ketentuan tertentu. Hanya pengusaha yang sudah mendapat izin dari badan pengusahaan kawasan dan dengan jumlah serta jenis barang yang juga ditentukan oleh badan pengusahaan kawasan yang dapat melakukan kegiatan ini. Kebijakan ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa kegiatan impor barang untuk konsumsi tidak merugikan ekonomi lokal dan sejalan dengan regulasi yang berlaku. Keterbukaan kawasan bebas dalam menarik investasi dan memfasilitasi perdagangan internasional, sejatinya diimbangi dengan regulasi yang ketat untuk menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.