Kawasan bebas atau free trade zone merupakan area khusus dalam wilayah hukum Indonesia yang menawarkan sejumlah keistimewaan bagi pelaku usaha. Sebagai sebuah zona perdagangan bebas, kawasan ini menikmati aturan yang berbeda dari wilayah pabean lainnya di Indonesia. Lebih spesifik, di kawasan bebas, tidak ada pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan cukai. Keistimewaan ini tentu membuat kawasan bebas menjadi pilihan strategis bagi pengusaha, terutama bagi mereka yang ingin mengefisienkan biaya operasional terkait pajak dan pungutan negara lainnya.

Walau diberikan kemudahan dalam bentuk pembebasan dari beberapa jenis pungutan, pengusaha yang beroperasi di kawasan bebas tidak dibebaskan dari kewajiban perpajakan sepenuhnya. Mereka tetap diwajibkan untuk membuat faktur pajak, namun dengan fasilitas khusus, yaitu tidak dikenakan pungutan PPN. Yang membedakan faktur pajak yang dikeluarkan oleh pengusaha di kawasan bebas atau kawasan berikat dari pengusaha di wilayah lain adalah penggunaan kode faktur pajak khusus, yaitu 070. Kode ini merupakan pengidentifikasi bahwa transaksi tersebut tidak dikenakan PPN atau bahwa PPN ditanggung oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masalah pencatatan faktur pajak di kawasan berikat dan kawasan bebas juga diatur dengan ketat. Misalnya, faktur pajak yang diterbitkan untuk transaksi dalam kawasan berikat harus diberikan cap yang menyatakan “Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut eksekusi dari PP Nomor 85 TAHUN 2015.” Sedangkan untuk kawasan bebas, faktur pajak harus diberikan cap yang menyatakan “Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012”. Ini menunjukkan adanya pengecualian yang diberikan kepada pengusaha di kawasan tersebut, memfasilitasi pengurangan biaya dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah strategis Indonesia.